ABSTRAK

Penelitian mengenai efektifitas penerapan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (studi kasus pada Pengadilan Negeri Semarang) bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis lebih dalam mengenai efektifitas pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti. K orupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membahayakan stabilitas dan keamanan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara, yang menjadi esensi terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah menyangkut pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan apakah penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dapat berlaku secara efektif berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab pertanyaan pada tesis ini menggunakan teori pemidanaan, teori bekerjanya hukum dan teori system hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purpose sampling dalam menentukan sample penelitian. Data yang telah didapat, dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara telah diterapkan namun belum dapat berlaku efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini berdasarkan data perkara korupsi tahun 2016 sebanyak 14 kasus meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2017. Pengembalian kerugian ne
pada tahun 2016-2017 adalah sebesar Rp8.415.837.687 yang merupakan per korupsi tahun 2014-2015. Sedangkan untuk perkara korupsi tahun 2016-2017 hingga saat ini belum ada tercatat pengembalian kerugian negara. Adapun kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara adalah harta terpidana yang telah berpindah tangan, administrasi kependudukan ganda, serta lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan eksekusi.

Kata Kunci : efektifitas, s a n k s i pidana tambahan, pengembalian kerugian negara, korupsi