ABSTRAK

Kejahatan dunia maya merupakan aktivitas mengacu kejahatan dengan alat komunikasi atau jaringan computer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya salah satunya perbuatan melawan hukum seperti prostitusi online. Sekarang mengalami perkembangan jaman.
Permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah (1) Bagaimana implementasi penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (2) Apa sajakan yang menjadi hambatan dalam penyidikan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ? (4) Bagaimana sanksi bagi pelaku prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam ?
Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk melengkapi pembahasan yang ada karena prostitusi yang dilakukan secara online cukup. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mengadakan pada lokasi atau tempat yang diteliti, wawancara langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Cirebon Kota. Permasalahan yang di analisis dengan teori penegakan hukum dan teori cyber crime.
Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa implementasi penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota, pelaku mucikari prostitusi online memanfaatkan media elektronik seperti whatsapp dan media – media lainnya ataupun jaringan computer lainnya untuk mencari korban – korban atau para pria hidung belang. Guna mempermudah penyidikan pihak Polres Cirebon Kota pun membangun kemitraan dengan masyarakat luas atau komunitas yang lebih luas guna meretas akun – akun yang berkaitan dengan prostitusi online. Dan bekoordinasi dengan pihak Keolisisan Daerah guna menanggkap pelaku atau disebut mucikari serta memberikan saksi pidana terhadap pelaku mucikari sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia. Dimana pelaku tersebut di jerat dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Pornografi.
Kata Kunci: Implementasi Penyidikan, Tindak Pidana, Prostitusi Online