LOREENT, S.STP, MOURETA VITRIA (2018) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI KASUS PENERAPAN SANKSI ADMINISTASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ALKES RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
Abstrak.pdf |
Preview |
Text
babI.pdf |
![[thumbnail of babII.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "babII.pdf") |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
Cover.pdf |
Preview |
Text
Daftar_pustaka.pdf |
Preview |
Text
Daftarisi.pdf |
Preview |
Text
Pernyataan_publikasi.pdf |
Abstract
ABSTRAK
Pembaharuan pada sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan upaya dalam membentuk tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Pada penyelenggaraan pemerintahan, pegawai negeri sipil merupakan aktor utama yang memiliki peran strategis dalam menjalankan serta mensukseskan pelaksanaan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik. Munculnya tindakan korupsi dalam beberapa waktu ini lebih banyak didominasi oleh pejabat pemerintahan baik di pusat maupun didaerah yang didasari tindakan penyalahgunaan wewenang, melainkan sudah menjadi hal yang biasa ketika pejabat pemerintah diduga ataupun telah terbukti melakukan korupsi.
Seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan yakni tindak pidana korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton. Selain sanksi pidana, sanksi disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil perlu diterapkan dan ditegakkan dalam kasus ini sebagai akibat pelanggaran disiplin. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang menitikberatkan kepada penerapan sanksi disiplin pada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus korupsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI KASUS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ALKES RSUD KRATON). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum dan teori good governance untuk menguraikannya.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin melalui serangkain proses yaitu pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan penyampaian penjatuhan hukuman. Pada kasus korupsi alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, penjatuhan hukuman disiplinnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam prosesnya terdapat faktor yang menjadi pengaruh dan hambatan penjatuhan hukuman disiplin berupa faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor kultur/budaya. Penjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan cara pemerintah dalam menciptakan good governance. Dari permasalahan yang terjadi di pemerintahan saat ini mengharuskan pemerintah untuk membuat perubahan melalu reformasi birokrasi agar dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik.
Kata Kunci : Disiplin Pegawai, Korupsi, Good Governance
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Apr 2019 09:00 |
| Last Modified: | 29 Apr 2019 09:00 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12001 |
Actions (login required)
 |
View Item |
