ABSTRAK

Tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur” latar belakang dari penulisan tesis ini adalah 1)Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah Polda Jawa Timur?2)Apa kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dibawah umur di Wilayah Polda Jawa Timur dan bagaimanakah solusinya?3)Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di masa yang akan datang ?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer (observasi dan penelitian langsung lapangan) dan juga pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan bekerjanya hukum.
Hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur adalah melalui upaya preventif dan represif. 2) Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur wilayah Polda Jawa Timur muncul kelemahan karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan dari polisi dalam penerapan pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak dibawah umur, kurangnya sarana prasarana yang mendukung .solusi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di masa yang akan mendatang aparat Kepolisian khususnya di bagian SATLANTAS akan menerapkan dua upaya yaitu(a)Upaya preventif (b)Upaya represif.3)Kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di masa yang akan datang dan perbandingan dengan negara lain: (a)Jepang upaya untuk menertibkan lalu lintas dilakukan dengan revisi aturan hukum tentang lalu lintas pada (1/12). Pengemudi yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) menghadapi tuntutan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda 500 ribu yen. Aturan hukum ini merevisi aturan hukum sebelumnya yang memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda 300 ribu yen. (b)Thailand melibatkan orangtua pelaku dalam melakukan penyelesaian untuk dicarikan solusi, meskipun dapat dikenai sanksi lain yang bersifat pembelajaran buat si pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. (c)Filipina Berdasarkan Undang-Undang Republic Act 10666 atau disebut Children’s Safety on Motorcycles Act. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian.
Saran penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis ini menyimpulkan bahwa: Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas Oleh Anak