Notaris dalam eksistensinya menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila Notaris memiliki pekerja yang banyak, maka Notaris harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan serta bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kera waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa pelaksanaan perlindungan hukum hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan yaitu dengan mengupayakan langkah represif dalam implikasinya terhadap tenaga kerja bagi karyawan notaris di Kota Pekalongan, terdapat pengawas dalam struktur Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Pekalongan serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, mengenai kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kera waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan dikarenakan ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai PKWT seperti inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya, masih menjadi problematik, karena Pekerja yang bekerja atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu kurang mendapatkan perlindungan hukum jika dibandingkan dengan pekerja yang bekerja atas dasar PKWTT.
Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja di Kota Pekalongan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Notaris.