Pendidikan merupakan faktor penting dalam peradaban manusia, mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal itu telah tertuang dalam Konstitusi dasar negara negara Indonesia, pengawasan terhadap program pendidikan dalam hal ini wajib belajar di kabupaten kendal telah di berikan kepada UPTD kendal untuk menjadi badan yang mengawasi agar program tersebut berjalan sesuai dengan semestinya dan hasilnya nanti dapat menjadi bahan evaluasi ditahun berikutnya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial, aspek utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan formil, data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder. Selanjutnya data itu analisis sesuai dengan kebutuhan.
UPTD kecamatan Limbangan mempunyai tugas yaitu mengawasi dari badan terkait untuk memberikan layanan yang baik agar program wajib belajar dapat berjalan deng semestinya, bentuk tugas dari UPTD yaitu sosialisasi kepada lembaga dan masyarakat. Berdasarkan data dari dinas pendidikan kabupaten kendal sejauh ini pelaksanaan dari program wajib belajar mengalami kemajuan, dilihat dari menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya pelajar dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Implementasi, UPTD, wajib belajar.