Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktifitas. Transportasi darat sering kali dibutuhkan oleh masyarakat umum karena biaya yang terjangkau cukup murah serta mudah untuk akses, masyarakat banyak menggunakan transpotasi bus karena bisa membawa penumpang yang begitu lumayan banyak, ukuran transpotasi bus lebih besar dari pada mobil penumpang biasa, dengan demikian dibutuhkan jasa penyewaan bus guna memenuhi kebutuhan saat hendak berpergian bersama rombongan. Dalam pelaksannya, perjanjian sewa-menyewa bus memerlukan uang muka untuk mencapai kesepakatan sewa. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penulisan hukum ”PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PT.SINDORO SATRIAMAS DI SEMARANG”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, untuk mengetahui mengapa didalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa diperlukan uang muka, untuk mengetahui masalah-masalah yang sering muncul di dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus apabila penyewa melakukan wanprestasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dilakukan dengan cara pendekatan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis semata. Namun dengan melihat kenyataan dalam praktek. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analistis. Penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus dimulai dari mengisi formulir tahap pendaftaran bus oleh penyewa sampai proses terakhir yaitu tahap pelunasan dan tahap pemberangkatan, diperlukan suatu kesepakatan perjanjian dan tidak ada paksaan dari pihak lain sesuai pasal 1320 KUHPerdata. Hambatan dalam pelaksanaan sewa-menyewa yang meliputi hambatan internal dan eksternal, upaya penyelesaian sewa-menyewa bus meliputi dengan litigasi dan non litigasi misalnya melalui jalur hukum dan musyawarah atau merundingkan.
Kata kunci : perjanjian sewa-menyewa, bus