Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah secara yuridis di tataran undang - undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundang - undangkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan - ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).
Dalam proses bagi hasil antara pihak nasabah maupun pihak bank yaitu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk prosentase. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah itu berlangsung dan apa saja rukun dan syaratnya serta apa Dasar Hukumnya, Dalam akad mudharabah apa saja hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak? (nasabah dan bank), Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan akad mudharabah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang memaparkan suatu kejadian yang ada di lapangan dalam aturan hukum yang ada dalam peraturan atau perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam proses kegiatan mudharabah ini tak terlepas dari peraturan Fatwa MUI sehingga dalam pelaksanaanya pihak nasabah wajib memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh bank. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak terjadi apabila telah sepakat untuk melakukan akad mudharabah sehingga apabila salah satu pihak melanggar maka akan memperoleh sanksi. Dalam perlindungan hukum pihak bank benar - benar melindungi segala kepentingan nasabahnya dalam melaksanakan kegiatan mudharabah serta mengacu pula pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku saat ini.

Kata kunci : Bank Syariah, Mudharabah, Perlindungan Hukum