Syahputra, Rachmat Aji (2018) PERANAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) DALAM MELINDUNGI TKI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[thumbnail of PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf]
Preview
Text
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf

| Preview Download (82kB)
[thumbnail of COVER.pdf]
Preview
Text
COVER.pdf

| Preview Download (335kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

| Preview Download (101kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

| Preview Download (76kB)
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

| Preview Download (108kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (277kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (142kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (73kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

| Preview Download (98kB)

Abstract

Sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri merupakan salah satu faktor pendorong angkatan kerja Indonesia yang umunya usia muda mencari pekerjaan di Negara lain, tapi ada juga ke luar negeri bukan menjadi pekerja tapi melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang paling banyak bermasalah adalah TKI selain kurangnya pendidikan, dan masih usia muda. Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis hukum normative, yang bermakna acuannya pada peraturan perundang-undangan atau studi dokumen, tapi mencantumkan optik sosiologis untuk tulisan. Para TKI keluar negeri ada yang tidak resmi, bahkan dari segi kelengkapan dokumen pun tidak memenuhi syarat sebagai pekerja di luar negeri. Akibatnya terjadi tindak kekerasan terhadap TKI oleh majikan di tempat mereka bekerja. Kasus yang muncul bermuara pada proses hukum. Hukum diterapkan adalah hukum di negera tempat TKI bekerja. Hukum cambuk, hokum mati, dan hukuman seumur hidup menjadi berita-berita surat khabar di tanah air. Kementerian Luar Negeri menjalankan fungsinya, dan berperan dan bertanggung jawab sesuai wakil Negara di luar negeri terutama meyelesaikan secara diplomasi. Saran penulis untuk mencegah tindak kekerasan oleh majikan, menghindari terjadinya hukuman berat bagi pekerja, maka diperlukan pembekalan ketrampilan bagi calon TKI dengan pelatihan secara komprehensif sehingga memiliki bekal cukup terutama bahasa Negara tempat tujuan TKI bekerja. Lain rumput lain pula belalanya, artinya tiap negera memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda, dan ini harus dipahami oleh TKI. BP3TKI sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal pencegahan harus membuka konter-konter di pelabuhan udara dan pelabuhan laut mencegah lolosnya TKI yang dibawah umur, tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan cukup, dan selidik pelabuhan tidak resmi yang menjadi tempat pengiriman TKI illegal tersebut.

Kata Kunci : Kementerian Luar Negeri, BP3TKI, TKI

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 05 Oct 2018 04:07
Last Modified: 05 Oct 2018 04:07
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11527

Actions (login required)

View Item View Item