Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : 1) bagaimana implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang ?; 2) bagaimanakah konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012?; 3) kendala apa yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dan bagiamana upaya mengatasinya ?.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan metode analisis kualitatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa : 1) Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang dalam hal ini sudah diterapkan dengan sebaik mungkin; 2) konsekuensi hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres Semarang untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat diketahui dari penyebab terjadinya kegagalan peradilan pidana di Polres Semarang dikarenakan selama pelaksanaan hukum pidana materiil terikat dengan legalitas formal yang diatur dalam KUHAP yang mengandung kelemahan dalam pelaksanaannnya; 3) Kendala yang dialami adalah keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres Semarang dalam melakukan penyelidikan. Upaya untuk mengaasi kendala tersebut adalah dengan peninjauan kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP, menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Pencurian