Mushaffa, Muhammad Zaky (2017) PERANAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN AGUNAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah di Kota Pekalongan). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[thumbnail of COVER_1.pdf]
Preview
Text
COVER_1.pdf

| Preview Download (431kB)
[thumbnail of ABSTRAK_1.pdf]
Preview
Text
ABSTRAK_1.pdf

| Preview Download (151kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI_1.pdf]
Preview
Text
DAFTAR ISI_1.pdf

| Preview Download (88kB)
[thumbnail of BAB I_1.pdf]
Preview
Text
BAB I_1.pdf

| Preview Download (407kB)
[thumbnail of BAB II_1.pdf] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (529kB)
[thumbnail of BAB III_1.pdf] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (269kB)
[thumbnail of BAB IV_1.pdf] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (10kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA_1.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

| Preview Download (162kB)

Abstract

Penelitian dengan judul ” Peranan Notaris dalam Pengikatan Agunan
dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan syariah di Kota Pekalongan)” bertujuan untuk mengetahui peranan
notaris dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan benda tak bergerak,
hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengikatan hak tanggungan serta akibat
hukumnya bila dilakukan tidak di depan notaris.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian
hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan
penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundangundangan
yang
terkait
sebagai
acuan
untuk
memecahkan
masalah.

Berdasarkan penelitian yang Peneliti lakukan, menghasilkan pada
pokoknya (1) Peran notaris dalam pengikatan agunan benda tak bergerak sangat
penting, merujuk pada pasal 15 ayat (1) UUHT yang menentukan bahwa Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta
notaris atau akta PPAT (2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses
pengikatan agunan dengan hak tanggungan dapat dipetakan dalam dua tahap yaitu
tahap sebelum pengikatan, pada umumnya terkait dengan pemberkasan
persyaratan pengikatan seperti dari identitas diri para pihak, obyek jaminan, dan
kewenangan bertindak para pihak dan tahap setelah pengikatan , pada umumnya
terkait dengan sikap debitur dan proses pengikatan pada Badan Pertanahan
Nasional setempat(3) Akibat Hukum Pengikatan Agunan Apabila Tidak
Dilakukan Di Hadapan Notaris antara lain a. perjanjian yang dilakukan kehilangan
otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN,
mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan, sehingga merugikan para
pihak khususnya pihak Koperasi b.Selaku penerima Hak Tanggungan jika
pembebanan jaminan Hak Tanggungan dilakukan dibawah tangan maka kreditur
tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (droit de preference), c.bila terjadi
wanprestasi, jaminan tidak dapat langsung dieksekusi, d.pembuktian terhadap akta
yang dibuat tersebut tidak berlaku pada pihak ketiga, sehingga penyelesaian yang
bisa ditempuh hanya melalui penyelesain secara kekeluargaan, e.dalam hal
tertentu, mempengaruhi motivasi anggota pembiayaan untuk memenuhi
prestasinya dengan baik.

Kata kunci : Perjanjian, Notaris, Hak Tanggungan

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 04 Dec 2017 02:32
Last Modified: 04 Dec 2017 02:32
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8638

Actions (login required)

View Item View Item