DPRD adalah terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dipilih melalui Pemilu merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedaulatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, menjadi Anggota DPRD merupakan jabatan politik yang benar-benar mengabdi kepada rakyat atau pendukungnya dan Partai Politik dan menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, mengusulkan pengangkutan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional didaerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Balegda mempunyai tugas, yaitu menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peran DPRD, Kendala dan Solusi Fungsi Legislasi. DPRD dalam Pembentukan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten pemalang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu bahwa dalam penelitian ini penulis melakukan peningkatan dari aspek hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Dari hasil penelitian diketahui kendala dan solusi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten pemalang, dapat dilihat belum adanya anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD yang sudah disahkan atau ditetapkan dan, belum ada kemauan atau semangat dari anggota DPRD, walaupun dalam kurun waktu 5 tahun DPRD Kabupaten Pemalang sudah melakukan pembentukan Perda Kabupaten Pemalang sejumlah 35 Perda, ini sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam program legislasi daerah, walaupun dari eksekutif belum menunjukkan yang signifikan karena masih adanya kasus-kasus korupsi dan belum adanya pembaharuan dan perubahan, dan masih ada penjualan minuman beralkohol diwarung remang/warung makan (tertentu) secara liar dan tidak berijin atau tidak bertanggung jawab sehingga akan menimbulkan kriminalitas dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, masyarakat di Kabupaten Pemalang

Kata kunci : DPRD, Legeslasi, Ketentraman dan Ketertiban.