Bariyati, Ida (2016) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN DI DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR : 67/G/2012/PTUN.SMG JO. NOMOR : 57/B/2012/PT.TUN.SBY JO. NOMOR : 411/K/2013). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Baca Disini (451kB) | Preview Download (451kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (185kB) | Preview Download (185kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (180kB) | Preview Download (180kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (349kB) | Preview Download (349kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (473kB) | Preview Download (473kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (504kB) | Preview Download (504kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (187kB) | Preview Download (187kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (397kB) | Preview Download (397kB)

Abstract

Penelitiantesisinibertujuanuntukmengetahuipelaksanaanputusansengketakepegawaian di DinasDinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenTegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat,hambatandansolusinya agar pandanganmasyarakattentangpenegakan di bidangHukumAdministrasi Negara yang sangatlemahdantidakberpihakkepada para pencarikeadilan.Penggugatmerupakanpihak yang lemahtakberdayadibandingkandengankekuasaanaparaturpenyelenggaraanpemerintah yang dilaksanakanolehbadanatauPejabat TUN yang mempunyaikewenanganmembuatkeputusan yang bersifatkonkrit, individual dan final.
Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonseplegispositivis yang menyatakanbahwahukumadalahidentikdengannorma–normatertulis yang dibuatdandiundangkanolehlembaga-lembagaataupejabat yang berwenang.Selainitukonsepinijugamemandang hukumsebagaisistemnormatif yang bersifatotonom, tertutupdanterlepasdarikehidupanmasyarakat.
Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut : yang pertama, PutusanPengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbelumdapatdilaksanakankarenaperbedaanpandanganantaraTergugat ( KepalaDinasDikporaKabupatenTegal ) denganputusan hakim PTUN, karenalegalitasTergugatdianggaptidakmempunyaikewenanganuntukmengeluarkanSuratTugasterhadap
Penggugat, Tergugatdalammengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara yang ditujukankepadaPenggugatsudahmendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang berlaku,kedua :Hambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim yang telahberkekuatantetapadalahsebagaiberikut : pertimbanganhukum hakim kurangtepatkarenamendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang tidaksesuaidenganfaktahukum yang ada, secarasubstansihukum, Undang-Undang PERATUN tidaktuntasmengaturpelaksanaanpenyelesaiansengketa Tata Usaha Negara baikdalamHukumAcaramaupunHukumMateriilnya, rendahnyaketaatandankepatuhanhukumTergugatdalammelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapnamundemikianPenggugatjugaseharusnyaharusmenghormati proses peradilan TUN sampaiadanyaputusan hakim yang berkekuatantetap.Solusidarihambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim PTUN yang telahberkekuatanhukumtetapadalahsebagaiberikut : kecermatan hakim PTUN yang memeriksasengketa TUN dalammenerapkanhukumkarenapenyelenggaraanpemerintahan yang merupakanlapanganhukumpubliksangatluas, perlunyaperaturanpelaksanaan yang bersifatteknisdalampelaksanaanUndang – UndangPeradilan Tata Usaha Negaraterutamadalamhalupayapaksa yang ditujukankepadaTergugat yang merupkanBadanatauPejabat TUN, Kepatuhan para pihakterhadap proses peradilan TUN sangatmenunjangpelaksanaanputusan PTUN terutamaTergugatsebagaipenyelenggarapemerintahan.
Kata kunci : Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 02:11
Last Modified:	14 Oct 2016 02:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5544

Actions (login required)

View Item