Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satujenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan
data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan
tehnik analisis dilakukan secara kualitatif.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya.Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh UP3AD Kota Semarang I telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Semarang