Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara parsial maupun simultan. Landasan teori yang digunakan teori Stewardship yang menekankan tanggung jawab moral aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi penelitian mencakup pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai pengurus barang, penyusun laporan keuangan, dan asesor SPIP, dengan jumlah sampel 126 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penatausahaan BMD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (nilai signifikansi 0,003; t hitung 3,025 > t tabel 1,979); (2) SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (nilai signifikansi 0,000; t hitung 5,468 > t tabel 1,979); dan (3) Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan (F hitung 80,974 > F tabel 3,92; signifikansi 0,000). Nilai R² sebesar 0,568 menunjukkan bahwa 56,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa semakin baik penatausahaan aset daerah dan penerapan SPIP, semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Keterbatasannya terletak pada variabel yang terbatas serta penggunaan self-assessment yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas.
Kata kunci: Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Teori Stewardship.