INSANI, AMILLIA DWI (2025) DAMPAK HUKUM TERHADAP NOTARIS KABUPATEN BULELENG YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KHUSUS PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NO. 159/PID.SUS/2023/PN.SGR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300015_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300015_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (166kB) | Download (166kB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, namun penetapan seorang Notaris sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan menimbulkan anomali yang signifikan. Penelitian ini mengkaji kasus Notaris KNS di Kabupaten Buleleng yang diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5673 K/Pid.Sus/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam Dampak Hukum terhadap status jabatan, kewenangan, dan produk hukum Notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dihadapi oleh Notaris pasca putusan pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak Hukum bagi Notaris yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana khusus perpajakan sangat signifikan, meliputi potensi pemberhentian dari jabatan Notaris berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c UUJN karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta potensi dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Hal ini berdampak pada hilangnya kewenangan Notaris dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta yang dibuat pasca putusan inkracht sebelum pemberhentian resmi. (2) Pertanggungjawaban hukum yang dihadapi Notaris bersifat multidimensional, mencakup pertanggungjawaban pidana (penjara dan denda sesuai putusan), pertanggungjawaban profesional/administratif (pemberhentian dari jabatan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas), dan pertanggungjawaban etik (sanksi dari Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris Indonesia).

Kata Kunci: Dampak Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Tindak Pidana Perpajakan, Putusan Pengadilan

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Aug 2025 06:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40675

Actions (login required)

View Item