Perubahan kebijakan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, transparan dan responsif dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut memiliki implikasi yang luas baik bagi individu ASN, organisasi pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Bagi individu ASN, perlu penyesuaian diri dengan kebijakan baru yang dapat berefek kepada keamanan kerja dan perubahan pola kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketidakamanan kerja (job insecurity) dan ketahanan pegawai (employee resilience) mempengaruhi kinerja ASN serta bagaimana pengaruh dari ketidakamanan kerja terhadap ketahanan pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (explanatory research). Populasi dari penelitian ini adalah ASN Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdampak perubahan kebijakan terkait penyederhanaan birokrasi, yang berjumlah 351 orang. Dan hasil kuesioner yang diperoleh dan dapat di olah sebesar 123 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik data menggunakan metode PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketidakamanan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SDM, tetapi ketahanan pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja SDM dan ketidakamanan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pegawai.

Kata Kunci: ketidakamanan kerja (job insecurity), ketahanan pegawai (employee resilience), Kinerja Sumber Daya Manusia.