Latar belakang : Pemerintah desa telah diberikan kewenangan untuk ikut dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal baik pendidikan Islam maupun umum. Ketiga lembaga tersebut sama-sama penting dan dalam praktiknya akan saling melengkapi. Namun, dalam proses pendidikan, masih ditemukan kendala terkait sarana prasarana. Penyelesaian kendala tersebut, masih mengandalkan swadaya masyarakat setempat. Implementasi kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pasal 26 ayat (2) berbeda-beda dan masih ada yang belum optimal. Untuk itu perlu dilihat kembali, bagaimana bentuk dan proses kebijakan desa untuk optimalisasi pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Tujuan : Mengetahui optimalisasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam
Metode : Penelitian dilakukan di Desa Japan dengan pendekatan kualitatif. Subjek ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil : Bentuk kebijakan desa bidang pendidikan dapat berupa pemberian insentif bagi pendidik, bantuan operasional dan sarana prasarana. Proses kebijakan desa telah melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, penyusunan, pengesahan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan desa dalam bidang pendidikan berdampak menambah semangat mengajar pendidik, semangat belajar peserta didik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kesimpulan : Optimalisasi kebijakan desa bidang pendidikan Islam dalam bentuk sarana prasarana, dengan melalui proses yang baik dapat meningkatkan semangat belajar dan mengajar.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pendididikan Islam