Artikel ini menjelaskan penerapan asas ultimum remidium terhadap sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menempatkan penegakan hukum pidana hanya sebagai ultimum remidium, sehingga sanksi pidananya tidak dominan dan kurang jelas. Permasalahannya adalah apakah prinsip ultimum remedium dapat dikesampingkan dalam pengusutan kasus hukum lingkungan hidup? dan bagaimana prinsip ultimum remedium dapat dikesampingkan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah prinsip ultimum remedium dapat dikesampingkan apabila dapat terselesaikan dan butuh pendekatan administratif dan respresif yang sejalan dengan penegakan hukum pidana.

Kata kunci: ultimum remedium, pidana, lingkungan hidup