Pengadaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu
dilakukan perhatian yang cukup besar, karena umumnya anggaran yang
dikeluarkan juga relatif besar. Sistem pengendalian intern pengadaan aset tetap
harus memenuhi unsur, yaitu adanya pemisahan fungsi, sistem wewenang untuk
pengotorisasian dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan kriteria karyawan
yang memiliki mutu atau berkompeten.
Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara
langsung dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang bagian sekretariat, subbagian keuangan dan aset yang kemudian
dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di dinas
tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif.
Hasil laporan Tugas Akhir ini adalah menunjukkan bahwa penerapan sistem
pengendalian intern pengadaan aset tetap di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Semarang sudah baik dan sesuai dengan unsur pengendalian
intern. Selain itu, dalam pelaksanaannya telah memiliki keefektifitasan yang cukup
baik, dimana telah terdapat adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab antar
bagian, serta telah didukung dengan adanya sistem komputerisasi berupa SIMDA-
BMD dan SIRUP.
Kata kunci : Pengendalian Intern, Pengadaan, Aset Tetap