Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya permasalahan yang ada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan majalah tentang korupsi penggunaan anggaran desa yang makin marak. Oleh sebab itu pembuatan laporan MBKM Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Dengan ini diharapkan akan terwujudnya suatu wilayah yang bebas dari korupsi yang nantinya akan tercipta suatu integritas. Oleh karena itu, Pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di suatu pemerintahan. Hal yang dapat dilakukan ialah melaksanakan lima komponen pengungkit yang menjadi syarat untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi terkait zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan itu maka, diharapkan melalui Pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dapat menjadi Role Model untuk unit kerja lainnya. Karena tujuan utama Pembangunan Zona Integritas ialah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan suatu Wilayah Bebas Korupsi peran dari masyarakat juga sangat diperlukan. Hasil laporan menunjukkan permasalahan seperti permasalahannya di bidang: (1) Kinerja SDM (2) Manajemen Risiko, (3) Kepengurusan Sertifikat Tanah, (4) Strategi Instansi terhadap Pembangunan Zona Integritas. Metode penyusunan pembuatan laporan MBKM ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan didukung dengan pengamatan secara langsung. Berdasarkan hasil penulisan laporan MBKM ini diharapkan dapat terwujudnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan predikat zona integritas bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Pembangunan Zona Integritas, Role Model, Wilayah Bebas Korupsi