AKRIMA, FITRIANI (2021) PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI POLRES BOGOR). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (575kB) | Download (575kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (227kB) | Download (227kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (89kB) | Download (89kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (226kB) | Download (226kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (628kB) | Download (628kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (887kB) | Download (887kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (623kB) | Download (623kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (228kB) | Download (228kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (567kB) | Download (567kB)

Abstract

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Rangka Mewujudkan
Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Bogor). Tesis: Program
Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan
Agung, Semarang. 2021


Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang
proses penangguhan penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor; 2) Untuk
mengetahui dan menganalisis tentang penangguhan penahanan dapat mewujudkan
perlindungan hak asasi manusia, dan Untuk mengetahui dan menganalisis tentang
kendala-kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dan upaya
mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dengan
kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teori penegakan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.
Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa Proses penangguhan
penahanan terhadap tersangka di Polres Bogor diberikan terhadap tersangka yang
melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh penyidik, dimana tersangka perkara
tindak pidana mengajukan alasan-alasan yang kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan
yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan dan sesuai dengan Pasal 31
KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang
ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

Kata Kunci : Penangguhan, Penahanan, Tersangka, Perlindungan, Hak Asasi
Manusia

Dosen Pembimbing:	Ma'ruf, Umar and Kusriyah, Sri | nidn0617026801, nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 06:24
Last Modified:	07 Jan 2022 06:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20651

Actions (login required)

View Item