Kurniawan, Yusuf Ady (2020) KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN FORMAT PPAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA PEMALANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Baca Disini (793kB) | Download (793kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (102kB) | Download (102kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (104kB) | Download (104kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (320kB) | Download (320kB)
	Text bab 1.pdf Baca Disini (512kB) | Download (512kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (201kB) | Download (201kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (378kB) | Download (378kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (488kB) | Download (488kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (110kB) | Download (110kB)

Abstract

Pada perkembangannya dalam hal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT pihak debitur tidak dapat hadir yang kemudian diwakilkan oleh pihak perwakilannya, konsekuensi dari perwakilan debitur tersebut maka APHT harus dibuat dengan SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Adapun SKMHT yang ada dibuat oleh Notaris. Namun pada perkembangannya berdasarkan Pasal 96 PMNA/ Per.Kaban No. 3 Tahn 1997 sebagaimana telah diubah dengan Per.Kaban No. 8 Tahun 2012 mengharuskan akta yang dibuat sesuai dengan formulir atau form yang dibuat oleh BPN atau Badan Pertanahan, padahal hal tersebut jelas telah bertengangan dengen ketentuan terkait akta menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 kurang tepat, hal ini dikarenakan Notaris berwenang membuat akta autentik, bukan membuat surat, atau mengisi blanko, seperti SKMHT yang mana naskahnya dibuat oleh BPN. Sehingga jelaslah bahwa SKMHT saat ini telah bertolak belakang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini ialah 1) bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang saat ini? 2) apasajakah persoalan yang terdapat dalam pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang saat ini? 3) bagaimanakah pelaksanaan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Pemalang yang seharusnya? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian tesis ini ialah adanya disharmonisasi antara ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 96 ayat (1) Perkaban No. 8 Tahun 2012.Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya persoalan dalam pembuatan SKMHT ialah berupa faktor peraturan perundang-undangan yaitu berupa disharmonisasi antara Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 96 ayat (1) Perkaban No. 8 Tahun 2012, faktor kelemahan SKMHT yaitu berupa masa berlakunya SKMHT dan biaya tambahan dalam pembuatan SKMHT yang juga merupakan akte notaril.

Kata Kunci: Kedudukan, Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan, Notaris

Dosen Pembimbing:	Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2021 07:13
Last Modified:	21 Oct 2021 07:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20493

Actions (login required)

View Item