Globalisasi perkembangan sekarang ini dengan adanya teknologi yang berbasis internet dari perkembangan zaman, prostitusi sangat mudah untukdidapatkan dan juga tranparans. Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan media online seperti Blackberry Messenger (BBM) ataupun facebook, mucikari sering menggunakan muatan asusila untuk menarik pelanggannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi online dan mengetahui serta mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi online pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan penerapan sanksi pidana terhadap mucikari dalam perkara prostitusi online, Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Pertimbangan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara prostitusi online pada Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Mucikari, Prostitusi Online