library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan

Detail Tugas Akhir

Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan

Sulastri, Lusia (2019) Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
cover.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (717kB)
PDF
Text
abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (153kB)
PDF
Text
daftar isi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (23kB)
PDF
Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (561kB)
PDF
Text
bab I.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (397kB)
PDF
Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (760kB)
PDF
Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (550kB)
PDF
Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (383kB)
PDF
Text
bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (546kB)
PDF
Text
bab VI.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (188kB)
PDF
Text
daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (270kB)

Abstract

Kemunculan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No.
73/KMA/HK.01/IX/2015 secara prinsip telah melanggar amanat Pasal 28 ayat (1)
Undang Undang Advokat yang mengatur bahwa sistem organisasi advokat adalah
berbentuk wadah tunggal (single bar). SKMA ini berisi instruksi kepada Ketua
Pengadilan Tinggi (KPT) agar melakukan penyumpahan terhadap advokat dari
organisasi advokat manapun, sehingga tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat
pada akhirnya menggunakan sistem multy bar. Akibat kemunculan SKMA masingmasing

organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam
menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat, sehingga proses
rekruitmen calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuanketentuan
yang
ditetapkan
oleh
Undang
Undang
Advokat.
Setiap
organisasi
advokat

pada

akhirnya lebih berorientasi kepada berlomba-lomba mempunyai anggota
sebanyak-banyaknya untuk tujuan komersialisasi. Persoalan lain yang muncul adalah
terkait pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan
kode etik advokat yng tidak jelas dan rawan memunculkan advokat “kutu loncat”..
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika pengaturan
sistem organisasi advokat di Indonesia. Mengkaji dan menganalisis kelemahankelemahan

yang ada dalam pengaturan sistem organisasi advokat di Indonesia.
Merumuskan rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat sebagai
pertanggungjawaban kualitas profesi yang berbasis nilai keadilan.
Hasil Penelitian ilustrasi fakta sejarah ditemukan intervensi yang terus menerus
oleh Pemerintah baik Eksekutif maupun Judikatif sehingga perkembangan Advokat
maupun Organisasi Advokat banyak mengalami hambatan. Adanya kelemahan dalam
pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat di Indonesia disebabkan oleh
konflik berkepanjangan antar organisasi advokat, sistem pendidikan dan pengawasan
dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang masih banyak mengandung
masalah, dan adanya ketidakharmonisan hukum antara Undang Undang Advokat
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan sistem organisasian advokat yang dapat
meningkatkan pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan dapat
dilakukan melalui : Kesatuan sistem Organisasi Advokat bersifat federasi dengan
pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional, Adanya Standar Kurikulum
dan Standar Pengujian pada Sistem Pendidikan Advokat, Pengawasan Advokat yang
Memiliki Kekuatan Mengikat dengan menempatkan keadilan yang hakiki yaitu
Keadilan dalam pandangan Islam yang ada dalam al-Qur’an dan keadilan dalam
Pancasila.

Kata Kunci: Advokat, Kualitas Profesi, Nilai Keadilan

Informasi Item

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints