Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan
dalam studi kasus putusan nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Brb dan bagaimana
pertimbanagan hakim dalam menjatuhakan putusan dalam perkara ini.
Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau
biasa dikenal dengan studi kepustakaan (library research). Hal ini didasar literatur
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta
data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan
menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori / doktrin ilmu hukum
khususnya hukum pidana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor
31/Pid.Sus/2016/PN.Brb pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa
tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan pelaku
terbukti secara sah bersalah tetapi tidak dapat dipidana. Perbuatan pelaku dikenai
pasal 351 ayat (3) KUHP bahwa bahwa yang mana perbuatan pelaku dikenakan
pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pelaku tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan penghapus pidana yang
menggolongkan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa
tidak dapat dipidana yaitu alasan pemaaf. Ini berdasarkan pasal 44 KUHP karena
pelaku yg mengalami gangguan jiwa atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau
terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya
tetapi hakim dapat memerintahkan supaya pelaku dimasukkan ke dalam rumah
sakit jiwa

Kata kunci : Putusan, Pertanggungjawaban, Gangguan Jiwa