Murti, M. Abraham Mahisa (2019) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (499kB) | Download (499kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (8kB) | Download (8kB)
	Text Publikasi.pdf Baca Disini (45kB) | Download (45kB)
	Text Daftar Isi.pdf Baca Disini (263kB) | Download (263kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Baca Disini (156kB) | Download (156kB)
	Text Lampiran.pdf Baca Disini (63kB) | Download (63kB)
	Text Bab I.pdf Baca Disini (305kB) | Download (305kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (482kB) | Download (482kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (538kB) | Download (538kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (152kB) | Download (152kB)

Abstract

Permasalahan yang sering mengiringi tindak pidana korupsi di Pengadilan adalah persoalan pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sendiri adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa karena kausalitas tertentu. Dalam tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam memutuskan perkara uang pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus berdasarkan analisis-analisis yuridis dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bagi Terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebagai ganti kerugian keuangan negara yang telah Hakim putuskan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul Implementasi undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG). Dari perumusan masalah tersebut akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut,pertama untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim telah memutuskan besarnya uang pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Terdakwa membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang diputus oleh Hakim dan dikembalikan oleh Terdakwa sesuai dengan yang ditentukan.

Kata Kunci : Implementasi,Tindak Pidana Korupsi,Uang Pengganti

Dosen Pembimbing:	Sulchan, Achmad | nidn0631035702
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 06:38
Last Modified:	27 Jan 2020 06:38
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15597

Actions (login required)

View Item