Gunawan, Awan (2019) Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Subang. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (261kB) | Download (261kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (9kB) | Download (9kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (8kB) | Download (8kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (51kB) | Download (51kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (184kB) | Download (184kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (386kB) | Download (386kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (411kB) | Download (411kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (9kB) | Download (9kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (81kB) | Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (217kB) | Download (217kB)
	Text lampiran.pdf Baca Disini (43kB) | Download (43kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur
pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunanndi
Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi
dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehann Ha katas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Subang.
Berdasarkan hasil analis data disimpulkan, bahwa sector perpajakan merupakan
salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemerintah
telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi
perpajakan salah satu produknya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Salah satu ketentuan yang baru diatur di dalam undang-undang tersebut adalah
mengenai objek warisan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) huru a angka 5.
Objek pajak warisan ini tidak ada penjelasan yang pasti dalam Undangundangbtersebut
sehingga pejabat yang diberikan wewenang melakukan
penghitungan BPHTB memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal perlakuan
dibagikan secara utuh dengan hak bersama atau dengan cara pembuatan akta
untuk masing-masing ahli waris. Akibatnya jumlah BPHTB yang terutang
berbeda antara perlakuan yang satu dengan yang lain.
Kata kunci : Bea Hak Atas Tanah dab Bangunan, Pajak Daerah

Dosen Pembimbing:	Khisni, Akhmad and Purnawan, Amin | nidn0604085701, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 07:02
Last Modified:	24 Jan 2020 07:02
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15498

Actions (login required)

View Item