RAHMANDA, AGIL ARYA (2019) Peran Dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (409kB) | Download (409kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (89kB) | Download (89kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (47kB) | Download (47kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (10kB) | Download (10kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (320kB) | Download (320kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (317kB) | Download (317kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (255kB) | Download (255kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (81kB) | Download (81kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (172kB) | Download (172kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (10kB) | Download (10kB)
	Text lampiran.pdf Baca Disini (81kB) | Download (81kB)

Abstract

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu
peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam
menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan
dan pembinaan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data Penulis menggunakan
wawancara dan studi pustaka.
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis pelaksanaan
pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, Peran dan Fungsi
MPD Kota Surakarta dan untuk mengetahui efektifitas pengawasan MPD Kota
Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD
Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan
pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan
kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris
berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain:
Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol
Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya,
dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya.
Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya
sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota
Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas,
MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang
melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata Kunci: Peran dan Kewenangan MPD, Pengawasan Notaris, Pembinaan
Notaris.

Dosen Pembimbing:	Maryanto, Maryanto and Hardhono, Tri | nidn0629086301, UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2020 07:44
Last Modified:	22 Jan 2020 07:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15288

Actions (login required)

View Item