ABSTRAK

Perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi (1999-2002) oleh MPR menyebabkan pengurangan kewenangan MPR secara fundamental, antara lain Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak lagi berwenang menyusun garis-garis besar daripada haluan negara (termasuk GBHN di dalamnya), dan tidak berwenang membuat Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling). Pengurangan kewenangan MPR itu membawa dampak, yakni berkurangnya secara signifikan peran MPR dalam ikut mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan negara tidak lagi memiliki garis-garis besar haluan daripada negara (termasuk GBHN), serta MPR tidak lagi mempunyai kedudukan dan peranan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini perlu direkonstruksi dan untuk itu dibutuhkan penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan mengunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis data berupa primer dan sekunder, tipe penelitian adalah kualitatif dengan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah perlunya dilakukan penambahan kewenangan MPR berupa membuat Pokok-Pokok Haluan Negara, membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling), membuat tafsir terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan menyelenggarakan sidang tahunan. Untuk itu dibutuhkan rekonstruksi terhadap UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan pembentukan UU tersendiri tentang MPR.

Kata kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, kewenangan, rekonstruksi