PROBLEMATIKA LEGALITAS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIIKUTI AKTA KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN TIDAK BERGERAK

Nurlistiyanti, Anastya (2016) PROBLEMATIKA LEGALITAS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIIKUTI AKTA KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN TIDAK BERGERAK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (511kB) | Preview
Preview	Image Anastya.jpg Download (921kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (363kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (17kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (229kB) | Preview

Abstract

Salah satu jenis perikatan yang dilahirkan dari perjanjian adalah pinjam peminjam sebagaimana yang ditentukan Pasal 1754 KUH Perdata. Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk akta kuasa yang sering dijumpai di masyarakat. Pembuatan akta kuasa jual dalam bentuk akta notaris merupakan suatu hal yang tidak asing dalam praktek notaris sehari-hari. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dan kedudukan akta kuasa menjual yang berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap barang jaminan benda tidak bergerak. Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika hukum pelaksanaan dan kedudukan akta kuasa menjual yang berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap barang jaminan benda tidak bergerak. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam pelaksanaan kuasa menjual berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap barang jaminan benda tidak bergerak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan dan kedudukan akta kuasa menjual yang berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap barang jaminan benda tidak bergerak apabila dilihat dari fungsi dan kekuatan mengikatnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Fungsi kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Fungsi kuasa menjual akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan dengan hanya berdasar pada kuasa menjual tetapi kreditor masih meminta pernyataan penyerahan sukarela dari debitor sebelum menjual objek jaminannya. Mengingat fungsi kuasa menjual apabila bersamaan dengan Hak Tanggungan tidak ada, maka sebaiknya kuasa menjual tidak diperlu atau tidak usah dibuat karena selain tidak berguna juga menambah beban biaya bagi debitor karena biaya akta kuasa menjual ditanggung oleh debitor dan Oleh karena keberadaan kuasa menjual tersebut tidak efektif dan sia-sia saja bahkan dapat merugikan debitor, maka sebaiknya pemberian kuasa menjual oleh debitor kepada kreditor dihentikan atau tidak diberlakukan lagi. Namun kuasa menjual ini penting apabila objek jaminan itu tidak diikat atau dibebani dengan Hak Tanggungan dan apabila objek Tanggungan sudah diikat dengan SKMHT atau Hak Tanggungan maka kuasa menjual tidak penting atau tidak diperlukan lagi. Problematika hukum pelaksanaan dan kedudukan akta kuasa menjual yang berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap barang jaminan benda tidak bergerak dalam pelaksanaannya sering timbul hambatan mengenai pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang karena adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap Fatwa MA. Hambatan pertama yang sering timbul adalah mengenai jumlah hutang yang berbeda antara yang terdapat pada grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataannya karena debitur baru mengambil sebagian kreditnya atau baru melakukan beberapa angsuran pembayaran. Hambatan kedua yaitu jika di dalam suatu grosse akta pengakuan utang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian maka sebaiknya menganut pandangan yang tidak sempit. Kata kunci : Problematika, Akta pengakuan hutang, akta kuasa menjual barang jaminan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2017 02:05
Last Modified:	23 Jan 2017 02:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6983

Actions (login required)

View Item