EKSISTENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI (PPJB) SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN CILACAP

BASUKI, BASUKI (2020) EKSISTENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI (PPJB) SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN CILACAP. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (825kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (26kB)
	Text BAB I.pdf Download (405kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)

Abstract

Dilatarbelakangi dengan adanya transaksi jual beli Tanah dengan menggunakan perjanjian pendahuluan yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mana Perjanjian tersebut muncul sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli Hak atas tanah. Perjanjian pengikatan Jual Beli sendiri merupakan perjanjian yang berada dalam ranah Hukum Perdata oleh karena nya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila didasarkan pada syarat sahnya perjanjian maka Kedudukan Hukum dari Perjanjian Jual Beli tersebut sah dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 2) Menganalisis eksistensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Alat Bukti Otentik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Cilacap. 3) Mengetahui dan menganalisis proses pendaftaran Tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Alat Bukti Otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Adapun hasil penelitian adalah:1) Dalam pelaksanaan PPJB lunas dicantumkan kuasa dari penjual kepada pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli, sehingga penandatanganan Akta Jual Beli tidak memerlukan kehadiran penjual. PPJB tidak lunas, dibuat apabila pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Di dalam pasal-pasal PJB tidak lunas sekurang-kurangnya dicantumkan jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan akta PJB, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan dan sanksi-sanksi yang disepakati apabila salah satu pihak wanprestasi. PJB tidak lunas juga harus ditindaklanjuti dengan AJB pada saat pelunasan. 2) PPJB bersifat mengikat, baik bagi para pihak (penjual dan pembeli) serta bagi para ahli waris atau para penerima hak yang yang meninggal dunia. Perlindungan hukum yang diberikan PPJB lunas dan kuasa menjual terhadap pembeli apabila penjual meninggal dunia sangat kuat dan sempurna karena sifat pembuktian dari PPJB dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini notaris. Kata Kunci: PPJB, Bukti Otentik, Akta Jual beli

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Apr 2021 07:11
Last Modified:	16 Apr 2021 07:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19643

Actions (login required)

View Item