Tanggung Jawab PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Good And Clean Governance Berbasis Nilai Keadilan

Hutomo, Irfan Rizky (2019) Tanggung Jawab PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Good And Clean Governance Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (659kB)
	Text abstrak.pdf Download (37kB)
	Text daftar isi.pdf Download (16kB)
	Text publikasi.pdf Download (793kB)
	Text bab I.pdf Download (503kB)
	Text bab II.pdf Download (261kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (157kB)

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Tata kepemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan dan keseimbangan antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.Dengan memahami hal-hal yang disebutkan di atas, maka penting bagi untuk membahas perumusan tentang pelaksanaan good governance dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh PPAT sebagai salah satu pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pendaftaran tanah khususnya pemeliharaan data pertanahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam proses Pendaftaran Tanah oleh PPAT berbasis Nilai Keadilan, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis, sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang Clean and good governance dapat terwujud dan hilangnya faktor-faktor Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai; Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pendaftaran Tanah, Good Governance.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:36
Last Modified:	06 Mar 2020 03:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17188

Actions (login required)

View Item