Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Terhadap Jual Beli Yang Tidak Sah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batang)

Aji, Ari Setyo (2019) Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Terhadap Jual Beli Yang Tidak Sah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Batang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (709kB)
	Text abstrak.pdf Download (257kB)
	Text daftar isi.pdf Download (190kB)
	Text publikasi.pdf Download (229kB)
	Text bab I.pdf Download (330kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (327kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Faktor faktor penyebab terjadinya ketidakabsahan jual beli tanah. 2) Posisi kasus perkara 06 / Pdt.G / 2017 / PN.Btg dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo. 3) Akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik oleh badan pertananahan Nasional terhadap jual beli yang tidak sah dalam perkara perdata No.06 / Pdt.G / 20017 / PN.Btg. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan Analisa Kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Faktor – faktor penyebab jual beli tidak sah yaitu jual beli tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dan jual beli tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil dalam jual beli. 2)posisi kasus dalam perkara No. 06 / Pdt.G / 2017 /PN.Btg pada pokoknya adalah bahwa tanah waris telah dilakukan penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lain yang juga berhak atas tanah warus tersebut sehingga dengan dilakukan penjualan tanah waris tersebut mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang lain. 3) akibat hukum penerbitan Sertikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap jual yang tidak sah adalah Batal demi hukum. Solusinya yaitu jual beli harus memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif sesuai pasal 1320 KHUPerdata serta harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam jual beli dan Kantor Pertanahan hendaknya lebih teliti dalam melakukan proses peralihan hak khususnya atas dasar jual beli supaya tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Kata Kunci: Jual beli, Tanah, Tidak Sah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	28 Feb 2020 02:35
Last Modified:	28 Feb 2020 02:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16633

Actions (login required)

View Item