Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Di Kabupaten Kendal

Mahyuni, Mahyuni (2019) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Di Kabupaten Kendal. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (413kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (116kB)
	Text Abstrak.pdf Download (196kB)
	Text publikasi.pdf Download (59kB)
	Text babI.pdf Download (334kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (301kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa: “tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satusatunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal. 2) (2) Bagaimana peran Notaris-PPAT dalam pembuktian data yuridis atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Kendal? dan 3) Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal? Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Sosio legal adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tol Untuk Kepentingan Umum Pada Jalan Tol Di Kabupaten Kendal. Menurut ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyatakan bahwa: “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil (2) Peran Notaris-PPAT atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten KendalTelah Ditetapkan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah harus tetap mengutamakan penyelesaian secara non litigasi. Sesuai dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3) Kendala dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Jalan Tol di Kabupaten Kendal, diantaranya Ada beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang, solusinya peran aktif dari panitia pengadaan tanah. Saran : Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepetingan umum pemerintah perlu memperhatikan bentuk Pemberian Ganti Kerugian berdasarkan nilai Ganti Kerugian. Agar tidak menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Jalan Tol

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2020 06:34
Last Modified:	23 Jan 2020 06:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15406

Actions (login required)

View Item