SARSONO, SARSONO (2018) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOYOLALI). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (153kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
Cover.pdf Download (886kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di Kabupaten Boyolali, kendala yang dihadapi serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi siapapun yang membacanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktek di masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan PTSL Tahun 2017 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dapat terealisasi 100% (seratus persen). Target penerbitan sertifikat 39.500 bidang tanah dapat terealisasi seluruhnya. Dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Kabupaten Boyolali mengalami kendala-kendala, yaitu : (1) Pemahaman aparat desa mengenai penyiapan dan pengisian data masih kurang, (2) Jika ada perbaikan berkas ada beberapa petugas desa kurang merespon, (3) Pemahaman peserta terhadap pemasangan tanda batas masih kurang, (4) Jumlah desa peserta PTSL terlalu banyak, (5) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana (Sarpras). Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala, yaitu : (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada aparat desa mengenai petunjuk pelaksanaan dan pengisian data, (2) Kantor Pertanahan Boyolali menugaskan pegawai menyampaikan berkas yang perlu diperbaiki ke aparat desa, (3) Memberikan pengarahan kepada peserta PTSL tentang pentingnya pemasangan tanda batas, (4) Membentuk Panitia Ajudikasi menjadi 5 (lima) tim yang setiap tim menangani wilayah tertentu peserta PTSL, (5) Mengoptimalkan tenaga honorer dan menambah jam kerja (lembur). Kata kunci : PTSL, sertifikat, kantor pertanahan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:04 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:04 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12109 |
Actions (login required)
 |
View Item |
