PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS

ANDRIYANTO, LUCKY WAHYU (2018) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (288kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (994kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (265kB) | Preview

Abstract

Abstrak Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pengukuran tanah dengan kewajiban pemasangan tanda batas bagi pemilik hak atas tanah, agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui kewajiban pelaksanaan pemasangan tanda batas hak atas tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 serta akibat hukumnya (2) Untuk mengatahui pertanggung jawaban BPN terhadap pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah (3) hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemasangan tanda batas hak atas tanah. Metode pendekatan dilakukan secara yuridis sosialogis dengan menggunakan data primer dan data sekunder, melalui wawancara maupun kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kewajiban pemasangan tanda batas hak atas tanah dilakukan di oleh pemegang hak atas tanah dengan mendapat persetujuan dari pemegang hak tanah yang berbatasan disaksikan oleh aparat atau perangkat desa dan akibat hukum dapat menimbulkan sengketa tanah (2) Pertanggung jawaban BPN memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.(3) Hambatan yang dihadapi adalah ketidak hadiran pemegang hak tanah, perlunya kehadiran pemegang hak tanah sesuai waktu pemasangan batas tanah. Kata Kunci : pendaftaran tanah, pemasangan tanda batas hak atas tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:03
Last Modified:	30 Apr 2019 02:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12096

Actions (login required)

View Item