TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus di Kotawaringin Barat)

Hardiyanti, Ismi (2018) TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Kasus di Kotawaringin Barat). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Image Pernyataan Publikasi.jpg Download (728kB) | Preview
Preview	Text 1. COVER.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text 2. DAFTAR ISI.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 4. BAB I.pdf Download (149kB) | Preview
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
Preview	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi karena tanah yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga perlu di kendalikan dengan sebaik-baik nya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat dengan cara pendaftaran tanah. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pertanggung jawaban dan akibat hukum bagi seorang pejabat pembuat akta tanah terhadap pembuatan akta jual beli tanah apabila akta yang di buat nya itu salah. Penelitian ini bersifat deskriftif analisis dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dan kepustakaan yaitu melalui buku-buku,peraturan perundang-undangan ,dokumen-dokumen dan lain sebagai nya. Dari hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa PPAT mempunyai peran sangat penting dalam urusan pendaftaran tanah karena akta yang di buat PPAT adalah bukti yang sah bahwa benar dan telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab seorang PPAT adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum yang dapat di berikan kepada PPAT apabila seorang PPAT dalam membuat akta jual beli tanah tidak memenuhi aspek-aspek formal berupa syarat formil dan materiil maka seorang PPAT dapat dikenakan sanksi administratif,perdata,dan pidana . Kata kunci : PPAT. Akta Jual Beli Tanah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2018 02:41
Last Modified:	30 Oct 2018 02:41
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11747

Actions (login required)

View Item