Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Nuraulia, Bayu (2019) Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (107kB)
	Text daftar isi.pdf Download (171kB)
	Text publikasi.pdf Download (366kB)
	Text bab I.pdf Download (466kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (256kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah membawa perubahan yang signifikan didunia pertanahan Indonesia. UUPA dan seperangkat peraturan pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan jaminan hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Namun dalam kenyataanya tanah tidak dapat terlepas dari permasalahan, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Cirebon yaitu munculnya sertipikat ganda yang berujung pada sengketa. Tujuan Penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya sertipikat ganda di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bagaimana penyelesaian sengketa atas kepemilikan sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi sertipikat ganda. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menggabungkan antara bahan hukum kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain untuk mendapatkan data sekunder yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dilapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Dari penelitian tersebut diperoleh jawaban bahwa Munculnya sertipikat ganda secara garis besar bisa terjadi atau disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dimana terdapat kesalahan administrasi dari pihak Kantor Pertanahan dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik atau karena faktor eksternal yaitu adanya kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari pihak pemohon karena pemohon menunjukkan batas pemilikan yang salah.. Terhadap permasalahan sertipikat ganda ini, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dimulai dengan melakukan mediasi, namun apabila tidak mendapat titik temu para pihak bisa mengajukan gugatan di Pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan sertipikat ganda ini bukanlah hal yang mudah, karena ada kendala yang ditemukan salah satunya Kementerian ATR/BPN sejak tahun 1997, telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui kegiatan yang dinamakan Graphical Index Mapping (GIM), namun upaya tersebut dirasa belum belum optimal, karena berbagai kendala seperti belum tersedianya Peta Dasar, kurangnya sumber daya manusia dan lain-lain. Namun dengan berkembangnya teknologi, kini kendala tersebut sudah mulai dapat diatasi. Selain dari sisi teknologi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pendekatan kepada warga masyarakat dalah satunya dengan memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat, mengenai pentingnya pendaftaran tanah, bagaimana proses permohonan sertipikat yang benar dan sanksi hukum terhadap seseorang yang dengan sengaja menunjukan alas hak yang tidak benar sehingga menyebabkan terbitnya sertipikat ganda. __________________________________________________________________ Kata Kunci : Sengketa; Sertipikat Ganda.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Feb 2020 06:33
Last Modified:	27 Feb 2020 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16562

Actions (login required)

View Item