Tanah Bondo Desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang dipergunakan
untuk membiayai kepentingan desa dan kepentingan umum. Tanah Bondo Desa
kedudukannya sama dengan tanah – tanah hak milik lain yang mana Tanah Bondo
Desa bisa ditukar guling. Prakteknya terdapat hambatan dalam proses pendaftaran
tukar guling tanah hak milik adat dengan bondo desa.
Problematik penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pendaftaran Tukar
Guling Tanah Hak Milik Adat dengan Bondo Deso di Desa Sedadi Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2) Apakah Hambatan dan Cara
Mengatasinya dalam pendaftaran Tukar Guling Tanah Hak Milik Adat dengan
Bondo Deso bagi Desa Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Propinsi Jawa Tengah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan
socio legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data
primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis
data menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pemindahtangan tanah
hak milik adat dengan Bondo Deso berupa tukar guling didasarkan pada
kepentingan umum dengan ditempuh melalui tahapan awal yaitu persetujuan dari
Kepala Desa dan BPD (Badan Musyawarah Desa), persetujuan kepada Kepala
Daerah setempat (Bupati/Walikota, Gubernur), persetujuan dari Mendagri (karena
terkait tukar menukar) dan yang terakhir adalah tahap pendaftarkan Hak Pakai
atas tanah kas desa di Kantor Badan Pertanahan. Hambatan tersebut adalah
sebagai berikut : bahwa ketika pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Grobogan terjadi fakta yang berbeda antara dokumen fisik dan yuridisnya, data
dari riwayat tanahnya tidak lengkap, kronologi akta yang terputus atau hilang dan
adanya sengketa tanah serta tidak adanya tanda batas dalam pengukuran tanah
oleh petugas. Oleh karena itu penyelesaian permasalahan tersebut pemerintah
Desa Sedadi menyerahkannya kepada PPAT untuk mengurus pendaftaran
tanahnya.
Saran bagi Desa Sedadi (tukar guling) tanah kas desa dengan bondo deso
telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya
pengawasan setelah proses tukar guling, tertutamapelaksanaan terhadap Peraturan
Desa terkait dengan pensertipikatan tanah pengganti untuk Tanah Kas Desa.
Persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan harus Pejabat yang
berwenang juga harus benar-benar mengkaji alasan pemindatanganan (tukar
guling) tanah kas desa tersebut apakah digunakan untuk kepentingan umum atau
tidak.
Kata Kunci : Tukar Guling, Tanah Hak Milik Adat dan Bondo Deso