Permasalahan perlindungan tenaga kerja pelaut dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dalam praktek ketenagakerjaan di bidang maritim masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dimana pengusaha masih banyak membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang menjadi hak-hak para tenaga kerjanya
Penelitian ini adalah penelitian diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.
Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan negara bagi pekerja maritim yang masih lemah dan lamban dari ancaman keamanan dan keselamatan pelaut. Masalah-masalah lainnya seperti upah,kontrak kerja maritim, sertifikasi profesi maritim Indonesia, pemogokan, PHK sepihak, pesangon, kebebasan berserikat pekerja maritim, dan pekerja maritim asing adalah masalah-masalah yang sampai sekarang menjadi persoalan baik dari sisi perusahaan pelayaran maupun pekerja maritime. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi pelaut dengan sistem kontrak adalah Globalisasi yang berakibat dengan tuntutan yang sangat kuat diberlakukannya standard yang bersifat universal. Solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja pelaut dengan system kontrak adalah terlaksananya sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dianut adalah "Intergrated Inspection System" atau yang disebut dengan sistem terpadu.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaut, Sistem Kontrak