Yuda, Dimas Pratama (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PELAUT DENGAN SISTEM KONTRAK. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text File 1_COVER.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text File 2_ABSTRAK.pdf Baca Disini (98kB) | Preview Download (98kB)
Preview	Text File 3_DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (76kB) | Preview Download (76kB)
Preview	Text File 4_BAB I.pdf Baca Disini (203kB) | Preview Download (203kB)
	Text File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (221kB) | Preview Download (221kB)
	Text File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (251kB) | Preview Download (251kB)
	Text File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (98kB) | Preview Download (98kB)
Preview	Text File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (114kB) | Preview Download (114kB)

Abstract

Permasalahan perlindungan tenaga kerja pelaut dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dalam praktek ketenagakerjaan di bidang maritim masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dimana pengusaha masih banyak membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang menjadi hak-hak para tenaga kerjanya
Penelitian ini adalah penelitian diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.
Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan negara bagi pekerja maritim yang masih lemah dan lamban dari ancaman keamanan dan keselamatan pelaut. Masalah-masalah lainnya seperti upah,kontrak kerja maritim, sertifikasi profesi maritim Indonesia, pemogokan, PHK sepihak, pesangon, kebebasan berserikat pekerja maritim, dan pekerja maritim asing adalah masalah-masalah yang sampai sekarang menjadi persoalan baik dari sisi perusahaan pelayaran maupun pekerja maritime. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi pelaut dengan sistem kontrak adalah Globalisasi yang berakibat dengan tuntutan yang sangat kuat diberlakukannya standard yang bersifat universal. Solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja pelaut dengan system kontrak adalah terlaksananya sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dianut adalah "Intergrated Inspection System" atau yang disebut dengan sistem terpadu.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaut, Sistem Kontrak

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2018 04:46
Last Modified:	19 Jan 2018 04:46
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9559

Actions (login required)

View Item