Mulyaningsih, Eko Diah (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DI WILAYAH WONOSOBO. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
![[thumbnail of PUBLIKASI.jpg]](https://repository.unissula.ac.id/9552/1/PUBLIKASI.jpg "PUBLIKASI.jpg")  Preview |
Image
PUBLIKASI.jpg |
Preview |
Text
Fille 1_COVER.pdf |
Preview |
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf |
Preview |
Text
File 4_BAB I.pdf |
![[thumbnail of File 5_BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "File 5_BAB II.pdf") |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf |
Abstract
Tesis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Di Wilayah Wonosobo Dalam menanggulangi tindak pidana kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1)Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan? 2) Bagaimana kendala dan solusi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan?
Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan kaeadilan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Penegakan hukum penambangan galian pasir dan batu ini jika terus dibiarkan melanggar aturan pertambangan maka akan kerusakan lingkungan. Kegiatan Penambangan di wilayah Wonosobo adalah kegiatan penambang galian C. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian ditemukan penambangan yang tidak mempunyai izin yang selanjutnya diterbitkan adanya surat penyidikan dengan No.Pol. Sidik/25/I/2017/Ditreskrimsus 11 Januari 2017 dengan tersangka RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO terkait pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan atas perbuatannya Sdr. RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO yang melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah).2) Kendala dan hambatan Penegak hukum pertambangan illegal di wilayah Wonosobo karena objek penegak hukum sulit di tembus oleh aturan hukum, kurangnya kesadaran para pemilik lahan tambang, dan sulitnya membuktikan pelaku pertambangan illegal, sarana prasarana tidak mendukung masih banyak penghindaraan besarnya pajak dan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.43 Tahun 1996 mengenai kerkusakan lingkungan bagi usah atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan, batas dan dinding galian secara umum dibatasi 50% dan berteras, serta tinggi tebing teras makasimal 3 Meter. Pada lokasi pertambangan di Wonosobo tinggi tebing rata-rata 12 Meter karena para penambang tidak tahu tata cara dan batas maksimum yang ditetapkan. Adapun solusinya adalah pada aspek hukum perlu ditata kembali mengenai kewenangan kebijakan hukum tentang pertambangan dan juga ditambah para pengawas lapangan serta dibekali pengetahuan tentang pertambangan dan efek dari pelanggaran penambangan liar dan perlu adanya koordinasi antar instansi terkait seperti ESDM,untuk memberikan penyuluhan/pengarahan terhadap dampak pertambangan liar.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 03:07 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 03:07 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9552 |
Actions (login required)
 |
View Item |
