Albab, Ulul (2017) ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) MOBIL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf |
Preview |
Text
File 1_COVER.pdf |
Preview |
Text
File 2_ABSTRAK.pdf |
Preview |
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf |
Preview |
Text
File 4_BAB I.pdf |
![[thumbnail of File 5_BAB II.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "File 5_BAB II.pdf") |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf |
Abstract
Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisa hukum tindak pidana pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Mobil di wilayah hukum kepolisian Resor Kudus. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis , yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dalam upaya memperoleh data primer didahului dengan penelitian kepustakaan dan wawancara di Polres Kudus dan Kantor Samsat Kudus dan keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut, Mekanisme pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Kudus telah terkomputerisasi tetapi belum mencakup semua sistem kerja, dengan semakin bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor dan masalah lain yang terkait maka diperlukan satu sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan mekanisme pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berkepentingan. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor,
Penegak hukum Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan BPKB, yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat. Yaitu menjerat terdakwa dengan Pasal 263 (1) KUHPidana. Sebab semua unsur yang ada dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi dan saling mencocoki dan Hambatan yang dihadapi SAMSAT Kudus dalam menanggulangi Pealsuan BPKB mobil, untuk mengungkap suatu kasus pemalsuan BPKB bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hambatan-hambatanyang dihadapi oleh pihak SAMSAT, Hambatan yang di hadapi pihak SAMSAT Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menayakan status kendaraanyang akan dibeli sebelum terjadi transkasi jual beli pada kantor SAMSAT. Masih adanya jaringan atau kelompok penvetak BPKB palsu, no rangka dan no mesinpada kendaraan bermotor hasil kejahatan
Kata Kunci : AnalisIS Hukum dan Pemalsuan
| Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 03:05 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 03:05 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9522 |
Actions (login required)
 |
View Item |
