Tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ? 2) Bagaimankah kendala kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ? 3) Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga ?
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode library research.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai pihak ketiga adalah, kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial atau parate eksekusi. Asas droit de suit yang menyatakanbahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karenakan adanya hak yang didahulukan (hak preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitandan atau likuidasi. 2) Kendala kebijakan hukum adalah mengenai sanksi pidana yang dianggap masih ringan dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut: a)Ringannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). b)Tidak ada sanksi pidana terhadap pihak ketiga atau pihak lain yang menguasai obyek jaminan fidusia tersebut. c)Apabila title eksekutorial atau droit de suit dilakukan oleh kreditur, debitur sering tidak memenuhinya sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga proses eksekusi sering batal karena adanya penolakan dari debitur atau dengan menggerakkan keluarga atau massa. 3) Implementasi kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Jaminan Fidusia, Pihak Ketiga.