Dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, maka PNS di seluruh Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PNS di Kabupaten Kendal. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran dan diduga melakukan perbuatan pidana, maka akan diproses secara hukum. Penegak-an hukum dalam bagi PNS yang melakukan perbuatan pidana membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Urgensi koordinasi antara pene-gak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) mengetahui status hukum CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga tersangkut masalah hukum pidana, (b) tidak ada tumpang tindih kepentingan dan dalam pelaksanaan-nya tidak ada hambatan, serta (c) sebagai upaya penegakan hukum dalam bidang ketertiban dan ketentraman; (2) Koordinasi antar penegak hukum dengan Peme-rintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) pemerintah Kabupaten Kendal membuat surat kepada (Kepolisian/ Kejaksaan) perihal konfirmasi status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Peme-rintah Kabupaten Kendal, (b) ditindak lanjuti dengan surat jawaban perihal status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (c) kepolisian memberikan ruang mediasi (d) kejaksaan menyampaikan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh oknum PNS dan menyampaikan sanksi pidananya, serta (e) lingkungan Pengadilan Negeri Kendal mengadili sesuai peraturan per-undang-undangan yang berlaku; (3) Hambatan di dalam melakukan koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PNS yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang di-lakukan, antara lain : (a) tidak berjalannya musyawarah atau mediasi, (b) PNS berlindung dan masih berkerabat dengan orang yang mempunyai kewenangan di Pemerintah Daerah, dan (c) kualifikasi tindak pidananya berat sehingga berakibat kepada pemecatan/pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan solusi untuk meng-atasi hambatan tersebut adalah : (a) membuat MoU, (b) diselesaikan secara ke-keluargaan, serta (c) melakukan penanganan perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di dalam melaksanakan penanganan perkara.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, dan Perbuatan Pidana