Sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan-nya. Perkawinan secara agama sudah dianggap sah, sehingga banyak yang tidak dicatatkan. Manfaat pencatatan perkawinan sangat penting. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan kedudukan wanita yang dinikahi dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan, mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia. Tujuan pene-litian untuk memahami, mendeskripsikan, menelaah, dan menganalisis mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia, kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan dianalisa secara kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa : (1) Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia sangat lemah atau tidak ada akibat hukumnya, dan segala akibat hukumnya menjadi lumpuh; (2) Kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kedudukan di depan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dari segi hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, dan anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya hanya mempunyai hubungan perdata jika dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah; (3) Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia, yakni : (a) adanya sanksi bagi pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan; (b) pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatat; (c) melakukan itsbat nikah.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Wanita dan Anak, Perkawinan