Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, karena tidak adanya status perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Kedudukan anak luar nikah sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dasar pertimbangan hukum MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merujuk kepada penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan “… bahwa perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam pencatatan”.
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebut anak diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan setelah di review anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya (ayah biologis) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, status anak, perkawinan, putusan MK No. 46/PUU. VIII/2010