Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan yang hendak menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin dari kedua orangtuanya. Tulisan ini akan membahas apa yang menjadi Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan, serta Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana objek yang menjadi penelitian hukum yuridis-normatif mencakup (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum, (4) penelitian sejarah hukum, dan (5) penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach) dengan data utama menggunakan data sekunder.
Kesimpulan berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa racio decidendi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2012 didasarkan pada perspektif keadilan, yaitu melindungi kedudukan anak yang lahir di luar kawin yang selama ini terabaikan dan menjadi korban, dan hendak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Implementasi dari putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2012 belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pertentangan diantara peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kata kunci : Anak Diluar Kawin, Hak Keperdataan, Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010