Kejaksaan mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Penyidik dan penuntut umum merupakan dua instansi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Hubungan tersebut dimulai dari dimulainya proses penyidikan oleh penyidik sampai pada penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara dari penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai tujuan hukum proses pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai ketentuan penuntut umum dalam menerima maupun menolak berkas perkara dari penyidik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan faktor yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menerima atau menolak berkas perkara dari penyidik adalah kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Berkas perkara yang belum memenuhi kelengkapan akan dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk dari penuntut umum. Berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum akan dilimpahkan ke pengadilan untuk tahap selanjutnya.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penuntut Umum, Berkas Perkara